Teknologi Enkripsi Pada Persandian Pemerintah Daerah

Abstrak

Persandian sekarang adalah keamanan informasi publik, tidak hanya untuk menjamin keamanan aspek kerahasiaan, tetapi juga untuk aspek integritas, keaslian, aksesibilitas, ketersediaan, dan penolakan informasi. Kode menyediakan layanan tidak hanya untuk pemimpin daerah tetapi juga untuk pejabat daerah termasuk staf. Pengamanan tidak hanya pada ruang sandi dan tidak hanya dilakukan oleh sandi, tetapi lebih luas lagi pada keamanan TIK dan kolaborasi dengan sistem manajemen keamanan informasi. Dalam praktiknya, memiliki peta jalan pers di setiap daerah di Indonesia dapat memberikan kemudahan dalam menyusun rencana kerja dan kegiatan di bidang pers ke depan sehingga fungsi pengamanan informasi publik dapat dijalankan dengan baik. Sasaran penyusunan Roadmap pengkodean ini adalah seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengkodean di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah. Pengamanan tidak hanya pada ruang sandi dan tidak hanya dilakukan oleh sandi, namun lebih luas lagi pada keamanan TIK dan kolaborasi dengan sistem manajemen keamanan informasi. Untuk dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut, maka perlu dibuat suatu roadmap yang merupakan rencana kerja rinci untuk implementasi enkripsi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang mengacu pada Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah coding roadmap yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah di wilayah Indonesia.